Connect with us

Pemerintahan

Respons BPOM RI, Dinkes Bondowoso Mulai Tarik Obat Lambung Ranitidin

Diterbitkan

||

dr. Muhammad Imrin, Kepala Dinkes Bondowoso Jatim. (foto: ido)

Memontum Bondowoso – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Bondowoso Jawa Timur (Jatim) merespons surat edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI tentang penarikan Ranitidin, produk obat menyembuhkan penyakit lambung dan usus dari peredaran. Ini dibuktikan Dinkes yang secara bertahap mulai menarik kembali Ranitidin, produk obat yang sudah tercemar N-Nitrosodimethylamine (NDMA) melebihi ambang batas.

Kepala Dinkes Bondowoso, dr. Muhammad Imron menjelaskan, sejak ada informasi dari BPOM RI, Dinkes mulai melakukan penarikan Ranitidin secara berjenjang.

”Kami lakukan penarikan lebih dulu di Puskesmas-Puskesmas se-Bondowoso. Kemudian penarikan ke Fasilitas Kesehatan yang lain,” kata Imron, Selasa (15/10/2019).

Namun, jika masyarakat Bondowoso sudah terlanjur mengonsumsi obat Ranitidin, menurut dia, tidak masalah, asalkan ada anjuran dosis dari dokter. Selain itu, masyarakat harus berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya.

”Karena, berdasarkan penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, Ranitidin adalah produk obat yang sudah tercemar NDMA bersifat karsinogenik atau pemicu kanker, jika dikonsumsi terus menerus dalam jangka waktu lama,” jelasnya.

Padahal, tambah Imron, obat Ranitidin sudah lama dipakai. Namun, karena diduga sudah tercemar NDMA, BPOM RI langsung merekomendasikan dengan membuat surat edaran menarik dari peredaran, untuk keamanan masyarakat.

”Maka dari itu, Dinkes Bondowoso melakukan langkah secara berjenjang dengan menarik Ranitidin yang ada di Puskesmas dulu, termasuk di Apotek. Ini agar tidak diedarkan dan tidak dijual,” imbuhnya.

Sebagai informasi, BPOM RI sebenarnya memberikan persetujuan pada produk obat Ranitidin sejak 1989 melalui kajian evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu. Ranitidin tersedia bentuk tablet, sirup, dan injeksi.

Ranitidin merupakan produk obat untuk menyembuhkan penyakit tukak lambung dan tukak usus. Namun, sejak hasil penelitian BPOM Amerika Serikat menyebutkan Ranitidin sudah tercemar NDMA bersifat pemicu kanker, BPOM RI mengeluarkan surat edaran penarikan dari peredaran pada Oktober ini. (ido/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemkab Bondowoso Sambut Baik KPKNL Kementerian Keuangan

Diterbitkan

||

Pemkab Bondowoso Sambut Baik KPKNL Kementerian Keuangan

Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menyambut baik upaya Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan Jember untuk memperkenalkan produk unggulan Bondowoso melalui website resmi. Hal itu disampaikan wakil bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat di wismanya Kamis (27/2/2020).

Hal itu menurut Wabup Irwan bagian bentuk promosi Yang dilakukan dalam rangka menyambut hari terbitnya UU Lelang (Vendu Reglement) yang yang dilakukan setiap tanggal 28 Februari.

KPKNL Kementerian Keuangan Jember akan mengadakan kegiatan lelang khusus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 17 Maret 2020.produk UMKM yang bakal dipromosikan diantaranya adalah kopi, teh, dan berbagai jenis produk olahan tape dan batik. Karena produk komoditi UMKM tersebut dinilai lebih layak untuk dipasarkan.

“Tidak semua produk UMKM, yang potensi saja utamanya bidang kopi, bidang batik dan tape,” kata Wabup usai bertemu dengan KPKNL Jember.

Dengan adanya kerjasama tersebut, Wabup Irwan Bachtiar optimis produk unggulan Bondowoso seperti kopi terus terdongkrak. Sehingga ikon Bondowoso Republik Kopi yang telah dipopulerkan oleh mantan Bupati Amin Said Husni bupati terdahulu yang terus melekat.

“Sehingga ikon Republik Kopi Bondowoso yang dipopulerkan oleh Pak Amin memang layak untuk dijual,” tambahnya.

Sementara Kepala KPKNL Jember, Mohammad Lukman Shaleh, mengatakan, dalam lelang UMKM tersebut akan dipilih produk-produk unggulan. Dengan harapan produk-produk Bondowoso bisa dikenal lebih luas.

“Kami mengharapkan banyak, tapi mengingat sempitnya waktu ya mungkin lima UMKM saja,” jelasnya.

Lukman mengatakan, pihaknya akan menggunakan mekanisme lelang online sehingga cakupan secara nasional lebih maksimal. Karena beberapa produk UMKM Bondowoso, utamanya kopi, merupakan komoditas unggulan yang saat ini memiliki prospek bagus.

“Sehingga kami ingin mempunyai peran disitu untuk memasarkan kopi Bondowoso,” pungkasnya. (dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Bondowoso Diskusikan Metode Pengajaran Baca Al-Qur’an

Diterbitkan

||

Bupati Bondowoso Diskusikan Metode Pengajaran Baca Al-Qur'an

Memontum Bondowoso – Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin bersama puluhan guru ngaji dari berbagai wilayah Bondowoso mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Guru Ngaji Melalui Pelatihan dan Pembinaan”, di Pendopo Bupati, Kamis (27/2/2020) Pagi.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Dewan Research Daerah (DRD) dan dibuka langsung oleh Bupati Salwa Arifin, didampingi oleh Sekretaris Daerah Syaifullah.

Dalam sambutannya, Ketua DRD Kabupaten Bondowoso, HM Taher, menjelaskan, muncul keluhan beberapa bulan sebelumnya terkait metode mengajar ngaji.dari 5.435 guru ngaji yang ada di Bondowoso, cara mengajar mengaji menggunakan metode yang berbeda-beda. Di sisi lain, di era majemuk penting sekali untuk menjadi bagian dalam mengawal dan menjaga Al Qur’an melalui proses belajar mengajar di Mushollah dan Masjid.

“Saat ini banyak metode baru yang sudah dikembangkan. Sehingga percepatan pemahaman dan pembacaan Al Qur’an bisa disaksikan di Bondowoso,” jelas H Tohir kepada memontum.com. Oleh karena itu pihaknya mencoba mendiskusikan dengan guru ngaji melalui FGD untuk menyempurnakan metode yang sudah ada.

Sementara itu, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, mengatakan, peningkatkan SDM guru ngaji menjadi sangat penting. Karena, memang ada bermacam-macam metode mengajar yang dilakukan oleh guru ngaji. Yakni menggunakan metode mengajar membaca Al Qur’an dengan cara modern maupun tradisional.

Oleh karena itu, untuk penyempurnaan metode yang ada perlu dilakukan diskusi bersama, agar ada kesamaan. Sehingga ketika ada generasi muda mengaji di masjid yang satu dengan yang lain, memiliki waktu yang sama dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an.

“Saya ingin ada kesamaan. Tapi bukan berarti kita menafikan metode yang lama,”kata Salwa Arifin.

Bupati Salwa juga mengungkapkan apresiasinya terhadap guru ngaji yang dinilai bukan hanya mengajarkan cara membaca Al Qur’an,namun juga memberikan pembinaan akhlaqul Kharimah dan pendidikan karakter. Karena itulah, pemberian insentif guru ngaji yang nilainya Rp 1,5 juta per tahun, dinilainya masih perlu ditingkatkan lagi.

“Mungkin Pak Sekda bisa tingkatkan lagi insentif guru ngaji lagi,” Pinta KH.Salwa Arifin. (dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkab Bondowoso Setuju Pembatasan Pembelian Premium

Diterbitkan

||

Pemkab Bondowoso Setuju Pembatasan Pembelian Premium

Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Syaifullah Selasa (25/2/2020) di ruang Sekda setempat menggelar pertemuan bersama Pertamina, Polres Bondowoso dan Kodim 0822. Pertemuan tersebut digelar guna membahas antisipasi kelangkaan BBM jenis premium bersubsidi.

Menurut Aris Wasiyanto Kepala bagian Perekonomian Pemkab.Bondowoso yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa telah disepati MOU antara Pemkab.Bondowoso dengan Pertamina dan segenap SPBU pembatasan pembelian BBM jenis premium dengan ketentuan pembelian premium untuk kendaraan roda 4 (mobil) maksimum 150 ribu sedangkan untuk kendaraan roda 2 (sepeda motor) dibatasi dengan pembelian maksimum 50 ribu rupiah setiap hari.

Progres ketentuan itu akan direalisasi dengan surat edaran yang akan disampaikan ke seluruh SPBU dan ada surat edaran yang akan ditempel di SPBU yang melayani penjualan BBM jenis premium.

“Nanti pelaksanaannya menunggu surat edaran dari Pemkab dan dengan surat edaran itulah yang menjadi regulasi di masing -masing SPBU. Jika masyarakat bertanya terkait hal itu, SPBU bisa menunjukkan surat edaran dan menjawab bahwa ini sudah kesepakatan yang telah diatur oleh Pemkab Bondowoso,” kata Aris Wasiyanto kepada memontum.com.

Hal ini juga menurut Aris kesepakatan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan juga melibatkan Pertamina dan aparat penegak hukum. Karena itulah, punishment bisa diterapkan Pertamina.

“Masyarakat bisa lapor kepada kami. Nanti kami kirim kepada pertamina dan langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang kesulitan mencari BBM jenis premium dan bisa juga memperoleh bahan bakar minyak yang harganya paling murah itu,” tambahnya.

Sementara itu Nurifa Joko wibowo, Sales Service untuk Kabupaten Jemberdan Perwakilan Sales Brand Manager Rayon 4, Banyuwangi, mengatakan bahwa, selama ini SPBU telah melayani penjualan premium sudah sesuai ketentuan yaitu, melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan. Hanya saja memang, penting SPBU untuk menjaga model pelayanan yakni, dengan pencatatan, CCTV harus tetap digunakan, untuk pembatasan.

“Membatasi disini bukan membatasi kuota ya. Membatasi itu ya tadi, Pemda memberikan kesempatan untuk mengeluarkan aturan. Jika itu diindikasi pengecer yaitu, harus ada ketentuan. Diatur dengan cara apa ?, mobil harus sekian. Meskipun ketentuan berupa surat edaran belum dikeluarkan,kita tunggu,” kata Nurifa. (dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Trending