Connect with us

Pemerintahan

Respons BPOM RI, Dinkes Bondowoso Mulai Tarik Obat Lambung Ranitidin

Diterbitkan

||

dr. Muhammad Imrin, Kepala Dinkes Bondowoso Jatim. (foto: ido)

Memontum Bondowoso – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Bondowoso Jawa Timur (Jatim) merespons surat edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI tentang penarikan Ranitidin, produk obat menyembuhkan penyakit lambung dan usus dari peredaran. Ini dibuktikan Dinkes yang secara bertahap mulai menarik kembali Ranitidin, produk obat yang sudah tercemar N-Nitrosodimethylamine (NDMA) melebihi ambang batas.

Kepala Dinkes Bondowoso, dr. Muhammad Imron menjelaskan, sejak ada informasi dari BPOM RI, Dinkes mulai melakukan penarikan Ranitidin secara berjenjang.

”Kami lakukan penarikan lebih dulu di Puskesmas-Puskesmas se-Bondowoso. Kemudian penarikan ke Fasilitas Kesehatan yang lain,” kata Imron, Selasa (15/10/2019).

Namun, jika masyarakat Bondowoso sudah terlanjur mengonsumsi obat Ranitidin, menurut dia, tidak masalah, asalkan ada anjuran dosis dari dokter. Selain itu, masyarakat harus berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya.

”Karena, berdasarkan penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, Ranitidin adalah produk obat yang sudah tercemar NDMA bersifat karsinogenik atau pemicu kanker, jika dikonsumsi terus menerus dalam jangka waktu lama,” jelasnya.

Padahal, tambah Imron, obat Ranitidin sudah lama dipakai. Namun, karena diduga sudah tercemar NDMA, BPOM RI langsung merekomendasikan dengan membuat surat edaran menarik dari peredaran, untuk keamanan masyarakat.

”Maka dari itu, Dinkes Bondowoso melakukan langkah secara berjenjang dengan menarik Ranitidin yang ada di Puskesmas dulu, termasuk di Apotek. Ini agar tidak diedarkan dan tidak dijual,” imbuhnya.

Sebagai informasi, BPOM RI sebenarnya memberikan persetujuan pada produk obat Ranitidin sejak 1989 melalui kajian evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu. Ranitidin tersedia bentuk tablet, sirup, dan injeksi.

Ranitidin merupakan produk obat untuk menyembuhkan penyakit tukak lambung dan tukak usus. Namun, sejak hasil penelitian BPOM Amerika Serikat menyebutkan Ranitidin sudah tercemar NDMA bersifat pemicu kanker, BPOM RI mengeluarkan surat edaran penarikan dari peredaran pada Oktober ini. (ido/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Interpelasi Bupati Bondowoso Berlanjut, Sempat Dihadang Fraksi PPP dan Fraksi Partai Koalisi

Diterbitkan

||

Interpelasi Bupati Bondowoso Berlanjut, Sempat Dihadang Fraksi PPP dan Fraksi Partai Koalisi

Memontum Bondowoso – Sidang paripurna Interen DPRD Kabupaten Bondowoso yang digelar di gedung DPRD setempat Senin 18/11/2019 dengan materi Interpelasi mendapat penghadangan dari F-PPP dan Fraksi Partai Koalisi. Dalam penyampaian pandangan umum, sikap F-PPP, interpelasi dianggap tidak sesuai dengan tatib DPRD. Alasannya kegaduhan tidak cukup dijadikan alasan interpelasi. Bahwa usulan interpelasi seharusnya disertai dokumen akurat, jangan sampai politik dijadikan alasan untuk isu interpelasi dan interpelasi jangan dijadikan opini sehingga mengganggu kinerja Bupati.

Pasca mutasi kenyataannya pemerintahan berjalan dg efektif. Pengajuan interpalasi tidak cukup syarat utuk dilanjutkan karena materi pengajuan interpalasi syaratnya tidak terpenuhi. Seharusnya DPRD berfikir lebih obyektif kebutuhan masyarakat miskin Seperti; BPJS, RTLH dan lainnya.

H Ahmad Dafir Ketua DPRD.Kabupaten Bondowoso, Pimpinan Sidang Paripurna (ft.dul.memontum)

H Ahmad Dafir Ketua DPRD.Kabupaten Bondowoso, Pimpinan Sidang Paripurna (ft.dul.memontum)

Jika dianggap salah kebijakan, keputusan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan seperlunya. Bagi ASN yang mengundurkan diri F-PPP menganggap karena ketidak mampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya harus dihormati. ASN yang telah menjalani sanksi, boleh dilakukan promosi. Pemerintah daerah telah melakukan mutasi sesuai prosedur.

Alasan berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya, bahwa keputusan Bupati mempunyai hak otoritas. F- PPP menolak hak interpelasi dan mendorong pimpinan untuk melakukan langkah-langkah strategis dengan Bupati agar isu interpelasi tidak bias. Sehingga menciptakan kegaduhan dan kalau perlu berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang seperti halnya ASN.

Kendati F-PPP dan Partai Koalisi melakukan penghadangan hak interpelasi, namun setelah mendapatkan penjelasan oleh pemohon akhirnya F-PPP dan Fraksi lainnya memahami dan sepakat dilakukan hak interpelasi. Sehingga pimpinan sidang memutuskan hak interpelasi dinyatakan mendapat dukungan semua Fraksi secara suara aklamasi.

Hal tersebut disampaikan H Ahmad Dafir Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso yang saat itu menjadi pimpinan sidang.

“Ya memang pendapat fraksi menyatakan bahwa ada yang melanjutkan interpelasi dan ada juga yang menolak interpelasi. Tapi setelah dijelaskan dan mendapatkan tanggapan dari pemohon dan sebagainya, begitu saya tawarkan, apakah materi interpelasi setuju untuk dilanjutkan? Maka secara aklamasi seluruh fraksi setuju dan sepakat untuk dilakukan interpelasi,” ujar H Ahmad Dafir.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso F-PDIP Sinung Sudrajat. Menurut Sinung Sudrajat saat dihubungi via handphone oleh memontum.com Bondowoso menyampaikan F-PPP, F-PKS dan F-Gerindra menolak interpelasi. Namun setelah mendapat penjelasan, akhirnya sepakat dilakukan interpelasi.

“Awalnya memang F-PPP, F-PKS dan F-Gerindra menolak interpelasi. Namun akhirnya juga sepakat untuk dilakukan hak interpelasi,” ujar Sinung Sudrajat.

Pantauan memontum.com Bondowoso bahwa keputusan interpelasi dilakukan secara suara aklamasi oleh semua fraksi tanpa voting. Kini hak interpelasi menjadi keputusan DPRD.Kabupaten Bondowoso dan diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPRD.untuk dilakukan jadwal pelaksanaan hak interpelasi. (dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Komisi I DPRD Bondowoso Kunjungan Kerja ke Kecamatan di Dapil V, Janji Follow Up Berbagai Keluhan

Diterbitkan

||

Kunjungan Komisi I ke-Kecamatan di Dapil V Bondowoso (ft.dul.memontum)
Kunjungan Komisi I ke-Kecamatan di Dapil V Bondowoso (ft.dul.memontum)

Momentum Bondowoso – Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso Bidang Pemerintahan dan Hukum melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan di Dapil V ( Kecamatan Wringin, Pakem, Binakal, Curahdami, Tegalampel dan Taman Krocok) Rabu 13/11/2019 yang ditempatkan di Kecamatan Curahdami.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk monitoring,evaluasi serta menyerap keluhan dan aspirasi para camat sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Setio Budi anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bondowoso mengatakan, kunjungan kerja tersebut guna mendengarkan keluhan serta permasalahan yang dialami oleh pihak Kecamatan terkait pelayanan.

“Kunjungan ini kita lakukan dalam rangka memonitoring serta mengevaluasi apa-apa saja yang harus dibenah di Kantor kecamatan di Dapil V ini guna bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Setio Budi

Setio Budi mengatakan bahwa pihak Kecamatan menyampaikan beberapa permasalahan seperti terkait penganggaran yang diterima pihak Kecamatan terlalu minim. Untuk itu pihaknya akan segera memfollow up permasalahan tersebut.

“Mereka sampaikan ke kita kecilnya anggaran yang mereka terima. Sementara kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan cukup banyak namun anggaran terbatas. Maka kita akan bekerja keras dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” Setio Budi menyampaikan.

Di tempat Yang Sama Mas Sef Husnan panggilan akrab Saiful Bahri Politisi PPP yang saat ini dikomisi I menghimbau Pihak Kecamatan untuk lebih memajukan Tekhnologi sehingga layanan lebih maksimal.

“Saat ini kemajuan tekhnologi yg semakin melesat agar didorong terus dan mendorong Desa agar lebih inovatif dalam membangun Desanya sehingga layanan optimal terhadap masyarakat tercapai,” ujar Mas Sef Husnan.

Lebih lanjut Sef Husnan menyampaikan,”Pihak Kecamatan diharapkan lebih kreatif lagi.dan mendorong Program Desa yang pernah dianggarkan oleh Desa terkait bank data Desa.Sementara Komisi I akan membantu agar keinginan di bawah di tangkap dengan cepat oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya. (dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Wakapolres Bondowoso:FGD Bangun Persatuan dan Kesatuan Cakades Serentak

Diterbitkan

||

Penandatangan komitmen ciptakan Pilkades Damai Oleh Peserta FGD (ft dul momentum)
Penandatangan komitmen ciptakan Pilkades Damai Oleh Peserta FGD (ft dul momentum)

Memontum Bondowoso – Untuk mengantisipasi kerawanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) serentak tahun 2019 di 18 Desa dari 10 kecamatan di kabupaten Bondowoso,Polres Bondowoso Selasa 12/11/2019 di aula Ijen view hotel menggelar Forum Group Diskusi (FGD).

Gelaran FGD dihadiri oleh Kompol.David Subagio WakaPolres Bondowoso, Asisten 1 Agung Trihandono dan Abdurahman Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso.

Menurut Wakapolres Kompol David Subagio mengatakan, FGD merupakan upaya membangun prinsip rasa persatuan dan kesatuan antar Cakades.

Cakades diharuskan berusaha menciptakan kondusifitas, menjalani proses demokrasi dengan riang gembira dan menghindari dan mengantisipasi konflik yang berpotensi memecah belah persatuan.

“Dalam rangka menjelang antisipasi potensi kerawanan yang ada sehingga seluruh para calon yang akan berkompetisi kita ajak bahwa pesta demokrasi harus disambut dengan riang gembira. Kita tdk ingin ada konflik,” ungkap David Subagio di sela-sela acara FGD.

Selain Cakades, FGD juga menghadirkan jajaran panitia Pilkades serta unsur tiga pilar yakni Babinsa, Babinkabtibmas, dan Kepala Desa.

Kompol David mengimbau kepada seluruh Cakades agar sejak dini menyiapkan sikap tegar menerima segala konsekuensi hasil Pilkades di Desa masing-masing.

Semua Cakades dituntut tidak hanya siap menerima kemenangan, tapi juga harus siap menerima kekalahan.

“Meraka harus siap menang dan siap kalah demi menjaga persatuan dan kesatuan,” tambahnya.

Usai acara semua peserta FGD.menandatangani bersama komitmen untuk saling menjaga kondusifitas demi keutuhan NKRI. (dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Trending