Connect with us

Pemerintahan

Kisah Pilu Suci Saniatun Kecil Penderita Cerebral Palsy

Diterbitkan

||

Memontum Bondowoso – Suci Sumiatun warga Desa Glingseran Kecamatan Wringin terpaksa harus mendapat perhatian dan penanganan serius oleh Dinas Kesehatan Bondowoso dan aparat Desa setempat karena kondisi kesehatannya yang memprihatinkan dan semakin melemah setelah didiagnosis, bocah berusia tiga tahun itu sakit karena menderita penyakit Cerebral palsy.

Setelah ditelusuri, penyebab balita dari pasangan Nandar dan Nihati ini menderita Cerebral palsy. meskipun oleh orang tuanya sudah sering dibawa ke posyandu kondisinya tak membaik.

Sulaedi Kades Glingseran saat ngunjungi penderita

Sulaedi Kades Glingseran saat ngunjungi penderita

Saat ini Suci Sumiatun kecil divonis mengidap penyakit Cerebral palsy atau penyakit semacam gangguan gerakan otot.

Kondisinya sangat memprihatinkan, menderita meskipun warga yang tinggal di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Bondowoso Jawa Timur ini tergolong keluarga mampu.

“Sebenarnya keadaan anak itu waktu lahir tergolong normal dan sehat dengan berat badan 2’7 kg,” kata Sulaedi Kades Glingseran kepada memontum.com, Rabu 11/12/2019.

Menurut Sulaedi Kades Glingseran ,pihaknya sudah memberikan perhatian terhadap warganya yang menderita Cerebral palsy

“Saya akan memberikan perhatian khusus pada anak itu ,ini soal kemanusian,saya bersama bidan desa akan bantu berikan penanganan ,” pungkasnya. (dul/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Bupati Bondowoso Terima Penghargaan Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3

Diterbitkan

||

Bupati Bondowoso Salwa Arifin saat terima penghargaan (foto Dul.Memontum.com)
Bupati Bondowoso Salwa Arifin saat terima penghargaan (foto Dul.Memontum.com)

Memontum Bondowoso – Ucapan selamat disampaikan warga Bondowoso kepada Bupati Bondowoso Drs Salwa Arifin atas pencapaian prestasi Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Level 3. Penghargaan diberikan oleh Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan Daerah di Surabaya kepada Drs Salwa Arifin Senin (20/1/2020).

Maturity level 3 merupakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditandai dengan eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control.

Maturitas SPIP, menunjukkan tingkat kematangan dan kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial, dan kegiatan teknis instansi pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target Maturitas,Kematangan Penyelenggaraan SPIP level 3,penilaiannya berdasarkan sub unsur lingkungan pengendalian, sub unsur penilaian resiko, sub unsur aktivitas pengendalian, sub unsur infomasi dan komunikasi
Serta sub unsur pemantauan pengendalian intern.

Peningkatan Level maturitas SPIP Kabupaten Bondowoso ini, tentu saja merupakan hasil yang diperoleh dari Komitmen Kepala Daerah selaku penanggung jawab implementasi SPIP, kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran dengan perannya masing-masing dalam membangun SPIP di unit kerjanya dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam organisasi (OPD).

SPIP diharapkan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang memiliki hard control dan soft control.(dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

DPRD Bondowoso Bentuk Pansus Bogem dan PDAM

Diterbitkan

||

Suasa pembentukan pansus di gedung DPRD Bondowoso (foto Dul.Memontum.com)
Suasa pembentukan pansus di gedung DPRD Bondowoso (foto Dul.Memontum.com)

Memontum Bondowoso – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, Selasa (14/1/2020) membentuk panitia khusus (Pansus), pelantikan Direktur PT Bondowoso Gemilang (Bogem) dan PDAM. Bukan tanpa sebab, para wakil rakyat membentuk pansus. Ini dilakukan karena DPRD menyakini pelantikan kedua Direktur BUMD yang berlangsung waktu lalu dianggap bermasalah dan cacat hukum.

Kendati demikian, dalam pembentukan Pansus ini, ternyata yang menjadi sorotan DPRD tidak hanya soal pelantikan. Tapi ada beberapa hal lain, baik di PT Bogem maupun PDAM.

“Hari ini, penetapan pimpinan dan keanggotaan Pansus, karena pada tanggal 10 Januari 2020 kemarin, Bamus menyampaikan perkembangan terakhir tentang PDAM dan PT Bogem. Lalu Bamus mengusulkan untuk dibentuk Pansus,” kata Ahmad Dhafir ketua DPRD Kabupaten Bondowoso kepada Memontum.com.

Menurut Ahmad Dafir, keanggotaan Pansus sendiri merupakan kewenangan atau usulan dari setiap fraksi di DPRD.

“Kemarin sudah menyerahkan, sekarang penetapan keanggotaan dan pemilihan pimpinan,” paparnya.

Muhammad Irsan Marwanda (Fraksi PDI-P) terpilih menjadi Ketua Pansus, dan wakilnya Yondrik (Fraksi Golkar).

Menurut Muhammad Irsan Marwanda, pembentukan Pansus disebabkan persoalan PT Bogem dan PDAM tidak bisa hanya dibahas komisi II. Tapi ada kaitannya dengan komisi lain. Maka dibuatlah AKD (alat kelengkapan dewan) lain yang sifatnya ad hoc (Pansus)

Salah satu materi dalam Pansus, adalah tidak adanya laporan dari PT Bogem kepada dewan, terkait penggunaan anggaran.

“Itu salah satu materi yang akan dibahas di Pansus. Bukan hanya persoalan rekrutmen pada direkturnya,” sambungnya. Dijelaskannya bahwa tugas DPRD adalah melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang, PP termasuk Perda.

“Perda sudah kita sahkan tentang PT Bogem, sesuai PP nomor 54. Termasuk PDAM yang judulnya sudah dikirim tapi Perdanya belum. Nah, itu antara lain yang akan dikupas oleh Pansus. Semua kewenangan ada di Pansus,” paparnya.(dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Jatah Pupuk Subsidi di Bondowoso Dikurangi, Bagaimana Daerah Lain?

Diterbitkan

||

Dwi Wardana Ka.Disperta Kabupaten Bondowoso ( foto dul.Memontum.com)
Dwi Wardana Ka.Disperta Kabupaten Bondowoso ( foto dul.Memontum.com)

Memontum Bondowoso – Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Disperta) Kabupaten Bondowoso, Dwi Wardana mengatakan, tahun 2020 akan melakukan pemangkasan untuk semua jenis pupuk bersubsidi.

Data yang dihimpun memontum.com, jenis Pupuk Urea dipangkas 48 persen, dari 36.783 ton menjadi 18.814 ton. SP36 dikurangi 57 persen, dari 1.665 ton menjadi 712 ton. ZA dikurangi hingga 63 persen dari total sebelumnya 15.166 ton. NPK turun 26 persen dari 8.438 ton menjadi 6.251 ton. Sementara pupuk organik turun 79 persen, dari 5.006 ton menjadi 1.037 ton.

Menurut Dwi Wardana pemangkasan berdasarkan Surat Keputusan Provinsi Jatim yang diterimanya per tanggal 9 Januari 2020 kemarin.

“Tak hanya jenis Urea, jenis pupuk lain juga mengalami pengurangan subsidi,” katanya kepada Memontum.com ,saat dikonfirmasi Senin (13/12/2020)

Oleh karena itu, Disperta telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait seperti Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan sejumlah distributor dan agen.

Selain memberikan informasi kepada distributor, rapat koordinasi Jumat (10/1/2020) kemarin, juga untuk mengantisipasi terhadap adanya gejolak di petani.

“SK-nya turun tanggal 9, makanya segera melakukan rapat kordinasi, memberikan informasi juga agar tidak terjadi gejolak petani,” paparnya.

Dwi menjelaskan, juga dalam setiap tahun, penggunaan pupuk sudah sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Namun pemerintah pusat, menilai bahwa pengajuan pupuk sesuai RDKK tidak sesuai dengan kebutuhan, atau jumlahnya melebihi dari kebutuhan.

Sehingga, pemerintah pusat membatasi kuota pupuk bersubsidi, untuk memberikan pembelajaran kepada petani agar tidak menyalahgunakan pupuk bersubsidi. Menurutnya, pengurangan jumlah pupuk bersubsidi ini menimbulkan kekhawatiran juga. Namum, begitu pupuk di drop sesuai kebutuhan, ternyata over (berlebihan).

“Jika menimbulkan gejolak nasional, maka saya yakin pemerintah akan mengambil kebijakan lagi,” sambungnya.

Pemangkasan pupuk bersubsidi untuk petani, tentu tidak hanya terjadi di Kabupaten Bondowoso saja, tapi juga di kabupaten/kota lain, karena pengurangan ini langsung dari pusat. (dul/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Trending