Pupuk Bersubsidi di Bondowoso Langka, Sekda Syaifullah Tak Segan Tutup Kios Nakal

Memontum Bondowoso – Maraknya isu tak sedap sejumlah pemilik kios pupuk bersubsidi di Bondowoso, mengundang reaksi Pemkab Bondowoso. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Syaifullah mengatakan akan memberi sanksi tegas. Termasuk menutup kios pupuk bersubsidi yang terbukti memainkan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Pertama akan ada surat tegas kepada penyalur pupuk untuk tidak menaikan harga melebihi HET. Bagi yang ditemukan dan terbukti akan langsung ditutup,” kata Syaifullah dengan tegas usai mengikuti Video Confrence di Aula Sabha Bina I, Rabu (8/4/2020).

Ia tak menampik bahwa hal ini dilakukan karena salah satu indikasi penyebab kelangkaan pupuk di Bondowoso, karena permainan harga oleh oknum penyalur.

“Bisa ditarik kesimpulan, bahwa penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi karena adanya permainan harga, bisa jadi begitu,” ujarnya.

Menurut Syaifullah, memang terdapat dua kios yang diduga menjual pupuk bersubsidi dipaket dengan pupuk non subsidi. Namun, dia enggan menyebut kios tersebut.

Terkait dengan oknum yang terindikasi memainkan harga pupuk, saat ini tengah ditangani oleh Polres Bondowoso. Pihaknya akan mengikuti perkembangan dan menyerahkan sepenuhnya proses kepada kepolisian. “Kita serahkan semua pada penyidikan,” urainya.

Untuk menangani hal ini, Pemkab terus bekerjasama dengan kepolisian dan TNI untuk menindak tegas, apabila masih ditemukan penyalur pupuk yang menjual harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Kini, pihaknya akan menyampaikan surat kepada seluruh penyalur pupuk untuk tidak memainkan harga.

Menurut mantan ASN Pemkab Situbondo ini, bahwa pihaknya meminta bantuan masyarakat apabila menemukan agar melaporkan langsung ke Pemkab manakala menemukan permainan harga.

“Masyarakat bisa langsung melaporkan. Syukur-syukur ada bukti. Jadi bisa langsung diambil tindakan,” imbuhnya.

Di Bondowoso sendiri, kata Sekda Syaifullah, mendapat jatah sekitar 21 ribu ton pupuk bersubsidi. Dengan rincian pengurangan 50 % (persen) dari jatah tahun lalu, menjadi 18 ribu ton. Ditambah dengan revisi RDKK sekitar 2.800 ton. Harga sebagaimana HET untuk urea bersubsidi seharga Rp 1.800 per kilogram. (dul/yan)