Paska Lebaran, Pemkab Bondowoso Pantau Hari Pertama Masuk Kerja via Vidcon

Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso monitoring  Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa OPD di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran melalui video conference, Senin (17/05).

Monitoring dan evaluasi kehadiran ASN melalui video conference tersebut dilakukan langsung oleh Bupati, Salwa Arifin, dan Wabup, Irwan Bachtiar Rahmat.

Baca Juga:

Bupati, Salwa Arifin, dikonfirmasi menerangkan bahwa pihaknya memastikan akan memberikan sanksi kepada ke dua orang dimaksud. Namun memang masih akan terlebih dahulu dicari tahu alasan bolos.

Kalau yang alpha ya pasti ada sanksi. Bisa teguran atau apa,” ungkapnya.

Adapun tingkat kehadiran ASN, dijabarkan Bupati, Salwa, bahwa saat ini mencapai sekitar 96 persen dari total 7.940 orang atau yang hadir yakni 7.674 orang. Baik ASN atau pun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Adapun ketidakhadiran ASN yang lain terperinci yakni 30 orang cuti, enam orang ijin, 15 orang sakit, dinas malam 202 orang, serta 11 orang tugas belajar.

“Kalau cuti itu ada yang cuti melahirkan, cuti sakit,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati, Salwa, juga mengingatkan agar tak ada acara halal bihalal sebagaimana dalam Surat Edaran Bupati. Tujuannya, tak lain untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Apil Sukarwan, menambahkan ini kali pertama pihaknya melakukan monitoring dengan model video conference.

Namun dipastikan hasil laporan kehadiran yang diterama bisa dipertanggung jawabkan. Mengingat pihaknya mewajibkan kepada seluruh ASN untuk melakukan absen dengan face print yang terhubung dengan aplikasi Sinka.

“Kami dasarnya Sinka, aplikasi yang ada di Diskominfo. Jadi kalau mereka face print maka akan terbaca di Sinka nanti,” ungkap Apil.

Untuk diketahui, mengingat pandemi Covid-19 masih melanda maka Pemerintah Bondowoso memonitor kehadiran ASN melalui video conference. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung berjumlah 65. Termasuk di dalamnya Puskesmas, UPT, hingga Kelurahan. (dul/ed2)