Pemerintahan
Bondowoso akan Dilalui Jalan Tol, Perlu Pembahasan Matang
Memontum Bondowoso‘- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso H Syaifullah menyatakan Kabupaten Bondowoso akan dilalui jalan Tol Situbondo Bondowoso Jember Lumajang. Hal itu disampaikan setelah selesai mengikuti rapat bersama Dinas PUPR Pemprov Jatim , Selasa (2/6/2020) kemaren.
Menurut Syaifullah,dirinya kemarin mengikuti rapat di Surabaya membahas tentang pembangunan jalan tol yang juga direncanakan akan melintas di Bondowoso. Namun, masih ada persoalan yang harus dibahas lebih matang.
“Nah, ini yang harus kita matangkan. Saya sudah lapor ke Pak Bupati (Bupati Salwa-Red) keputusan ini kita bukan hanya eksekutif. Kita libatkan masyarakat, termasuk DPRD. Keputusan Kabupaten ini, keputusan bersama,” kata Sekda saat dikonfirmasi memontum.com Kamis (4/6/2020)
Menurutnya, apabila pembangunan jalan tol ini berjalan, bisa saja Bondowoso ini menjadi kota mati atau kota hidup.
“Makanya exit tolnya di mana, hitungan kemarin kajian Bappeda Provinsi. Wonosari atau Garduatak, untuk mempermudah ke kawah ijen. Di tengah gimana, di barat gimana,” ujarnya.
Sekda pun mengaku, jika Kabupaten Situbondo – Bondowoso – Jember – Lumajang yang akan dilalui jalan tol itu sudah pasti. Bahkan, sudah ada Perpresnya.
Kata dia, bahwa pemerintah pusat dan terkait lainnya untuk pembangunan tol ini diperkirakan dimulai pada bulan Februari 2021 mendatang.
“Ada tiga jalur alternatif. Apakah kita lewat jalan ini (Rel-Red), atau lewat sungai atau gunung-gunung itu,” paparnya.
Untuk di Bondowoso sendiri, Sekda menjelaskan sudah ada kajiannya, akan tetapi yang lebih menonjol dan diperkirakan akan melewati hutan. “Karena pemandangannya bagus dan akses ke Ijen bagus,” jelasnya.
Bahwa dengan adanya exit tol ini memang perlu kajian yang sangat matang. Karena, jangan sampai pertumbuhan ekonomi macet. Juga, Desa dengan Desa yang lain jangan sampai terpisah. Yang artinya, dengan adanya exit tol ini tidak mematikan pertumbuhan ekonomi.
“Seperti Wisata, Lahan produktif jangan sampai kena. Kan kita di target 35 Ribu hektar untuk aman, sesuai dengan keputusan Menteri BPPN, sementara kemampuan kita hanya 29 Ribu hektar,”pungkas (dul/yan)