Distributor Pupuk Terlalu Banyak Jadi Catatan Temuan Sidak Komisi II DPRD Bondowoso

Memontum Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso belum membuat rekomendasi terkait dengan hasil inspeksi mendadak (Sidak), yang sudah dilakukan. Alasannya, karena Sidak yang dilakukan masih menyisakan empat jadwal lagi yang belum dilakukan. Karenanya, belum melangkah pada proses pembuatan rekomendasi.

Namun demikian, dari rangkaian Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah distributor dan kios pupuk, sedikit demi sedikit penyebab amburadulnya distribusi pupuk bersubsidi di Bondowoso, sudah mulai bisa terinventarisir. “Sidak yang kami lakukan sudah hampir final. Tinggal empat titik lagi. Dari sekian Sidak yang kami lakukan, ada sejumlah temuan di lapangan yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi walaupun stoknya melimpah,” kata Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, Senin (14/02/2022).

Dugaan sementara di lapangan, lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini, penyebabnya ada dua faktor. Yang pertama, di Bondowoso terlalu banyak distributor pupuk. Kedua, adanya dua distributor pendatang baru. “Idealnya, kota sekecil Bondowoso cukup tiga hingga empat distributor. Realitanya di Bondowoso, justru ada hingga 12. Yang asli Bondowoso hanya tiga orang, yaitu H Syamsul Arifin, Suprapto dan Fendi. Sembilan distributor lainnya, dari luar kota,” terangnya.

Baca juga :

• Tinjau Penyaluran Bantuan AML, Pj Bupati Bondowoso Ingatkan Pungutan dan Manfaat
• Pastikan Bantuan Pangan Tepat Sasaran, Pj Bupati Bondowoso Pantau secara Langsung
• Pj Bupati Bondowoso Janjikan Reward untuk Kecamatan yang Sukses Turunkan Stunting
• Komplotan Pelaku Curanmor Ditangkap dan Ditembak, Seorang DPO 13 TKP Situbondo dan Bondowoso Nyerah
• Musrenbang RKPD 2024, Bupati Salwa Targetkan Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia

Memang, tambahnya, siapapun boleh menjadi distributor dan itu berlaku dimanapun. Tapi, secara psikologi kalau asli putera daerah, untuk mempersulit ‘saudara’nya sendiri untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tentu itu akan menjadi beban moral.

“Setidaknya, ada dua temuan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Yaitu di Kecamatan Pakem dan Tegal Ampel,” terangnya.

Lalu, tambahnya, di Kecamatan Tenggarang, diduga ada kios pupuk yang berani menjual pupuk bersubsidi seharga Rp 320 hingga Rp 350 ribu/kuintal. Sementara kalau membawa KTP, harganya Rp 280 ribu/kw. Bahkan ada yang berani menjual ke luar kota. (zen/sit)