NU Bondowoso Desak Pemkab Beri Layanan Santri Tanpa Berbayar

Momentum Bondowoso – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Bondowoso, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur agar memberikan pelayanan maksimal kepada semua santri yang akan kembali ke Pondok Pesantrennya masing-masing. Hal itu disampaikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Bondowoso, KH Dr Mas’ud Ali saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso dengan agenda rapat pemulangan santri ke pondok pesantren masing-masing, di Graha DPRD Bondowoso, Kamis (4/6/2020) siang.

KH Dr Mas’ud Ali saat dihubungi via telepon seluler mengatakan bahwa, kembalinya santri ke pondok pesantren masing-masing saat ini sangat berkaitan dengan tes kesehatan, rapid test atau keterangan bebas Covid-19.

“Mestinya yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Bondowoso saat ini memastikan warganya sehat terlebih dahulu. Maka, rumah sakit dan Puskesmas harus dipersiapkan untuk memfasilitasi santri tes atau pemeriksaan kesehatan untuk kembali ke Pondok masing-masing, tanpa harus terlebih dahulu menunggu ada yang mengajukan dari lembaga pesantren atau organisasi alumni pesantren,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan tes kesehatan ini seharusnya kondisional. Kalau santri dituntut harus berbayar, maka pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat.

“Kalau kondisi masyarakatnya tidak mampu, ya harus digratiskan. Kalau ekonominya menengah ke atas, ia silahkan tergantung kebijakan pemerintah. Apakah mereka juga ikut digratiskan atau juga dikenai biaya sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” cetusnya.

Dia menuturkan, jangan kemudian semua santri yang ingin mendapatkan surat keterangan sehat harus berbayar semua.

“Kita perlu hindari semacam itu, kami minta harus ada pengecualian, jika perlu semuanya harus digratiskan,” lanjutnya.

Mereka juga meminta pesantren-pesantren yang ada di Bondowoso harus disterilkan terlebih dahulu dengan disemprot desinfektan sebelum santri itu kembali ke Pondok masing-masing. Jadi semua pesantren itu disemprot disenfektan, harus tersedia tempat cuci tangan dan kalau perlu pemerintah menyediakan masker.

“Jadi pesantren itu harus dipastikan telah disemprot, pesantren itu juga harus dipastikan menyiapkan di mana untuk cuci tangan, dan kalau perlu pemerintah menyediakan masker,” harapnya.

Dikatakannya, mestinya Dinkes Bondowoso tidak menunggu rapat bersama Ormas dan Komisi IV. Seharusnya terlebih dahulu sudah diambil kebijakan sebelumnya, bahwa pandemi ini sudah menjadi alasan bagi pemerintah melakukan pembiayaan pembiayaan gratis.

Disampaikannya, seharusnya sudah ada kebijakan konkrit tidak perlu ada surat sebagai dasar permohonan gratis terhadap pemeriksaan.

“Rupanya Kepala Dinkes masih minta surat dari ormas untuk digratiskan setiap kegiatan pelayanan tes kesehatan santri. Namun pihaknya mendesak bahwa untuk menggariskan sudah tidak perlu surat, karena pandemi ini dampaknya kepada kesehatan dan ekonomi masyarakat secara nyata,” pungkasnya (dul/yan)